PROFIL PNPM MPd PROVINSI SUMATERA UTARA

PROFIL PNPM MANDIRI PERDESAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

I.Pengantar

Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.

Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.

Sebagaimana kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestari dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.

Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri - 1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum - 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.


PNPM MANDIRI PERDESAAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apartisipasi dari CSR (Corporante Social Responcibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.Sebanyak 1.889.400 (15,89%) KK di Provinsi ini tergolong sebagai KK miskin/Rumah tangga Miskin (RTM). Kabupaten termiskin diprovinsi ini adalah Nias Selatan, dengan jumlah RTM hingga 92% dan penghasilan rata-rata Rp 11.000,-/hari. 80% masyarakatnya berpendidikan Sekolah Dasar.

PNPM MANDIRI PERDESAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada tahun 2012 Program PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sumatera Utara tersebar di 299 kecamatan di 26 kabupaten/kota. Program ini merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1998.
Program PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sumatera Utara tersebar di 299 Kecamatan, di 25 Kabupaten/Kota. Total alokasi Program yang sudah diinvestasikan sejak PPK Fase I sampai dengan PNPM-MPd Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 2.745.925.000.000,-. Alokasi PNPM-MPd untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 543.050.000.000,- dan di Tahun Anggaran 2012 sudah dialokasikan di 25 Kabupaten/Kota sebesar Rp 538.050.000.000,-. Dari dana tersebut diatas distribusi hasil kegiatan sebahagian besar (77,04%) dialokasikan pada Sarana dan Prasarana.

Dengan telah membuka 361 lokasi daerah tertinggal diseluruh Provinsi Sumatera Utara dengan total panjang jalan 645.739 Meter.

Untuk Peningkatan Ekonomi masyarakat telah digulirkan dana SPP yang dikelola oleh 299 UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang tersebar di 2.830 Desa (64% dari lokasi desa ) di Provinsi Sumatera Utara. Dengan total asset/modal sebesar Rp 176.316.000.000, dengan tingkat pengembalian sebesar 96,04%. Yang melayani 9.269 Kelompok SPP dengan jumlah pemanfaat 96.699 orang.


A. Data Provinsi
1. Data Administratif

Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatra sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi eks karesidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh.

Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu Kotamadya), 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa.

Pemekaran daerah

Dengan dimekarkannya Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Nias, maka Provinsi Sumatera Utara memiliki Kabupaten baru, yaitu Kabupaten Padang Lawas yang beribukota di Sibuhuan dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang beribukota di Gunung Tua serta Kabupaten Nias Utara yang beribukota Lotu, Kabupaten Nias Barat yang beribukota Lahomi, dan Kota Gunung Sitoli yang beribukota Gunung Sitoli.

No. Kabupaten/Kota Ibu kota
1 Kabupaten Asahan Kisaran
2 Kabupaten Batubara Limapuluh
3 Kabupaten Dairi Sidikalang
4 Kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam
5 Kabupaten Humbang Hasundutan Dolok Sanggul
6 Kabupaten Karo Kabanjahe
7 Kabupaten Labuhanbatu Rantau Prapat
8 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kota Pinang
9 Kabupaten Labuhanbatu Utara Aek Kanopan
10 Kabupaten Langkat Stabat
11 Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan
12 Kabupaten Nias Gunung Sitoli
13 Kabupaten Nias Barat Lahomi
14 Kabupaten Nias Selatan Teluk Dalam
15 Kabupaten Nias Utara Lotu
16 Kabupaten Padang Lawas Sibuhuan
17 Kabupaten Padang Lawas Utara Gunung Tua
18 Kabupaten Pakpak Bharat Salak
19 Kabupaten Samosir Pangururan
20 Kabupaten Serdang Bedagai Sei Rampah
21 Kabupaten Simalungun Raya
22 Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok
23 Kabupaten Tapanuli Tengah Pandan
24 Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung
25 Kabupaten Toba Samosir Balige
26 Kota Binjai Binjai Kota
27 Kota Gunungsitoli Gunung Sitoli
28 Kota Medan Medan
29 Kota Padangsidempuan Padangsidempuan
30 Kota Pematangsiantar Siantar
31 Kota Sibolga Sibolga
32 Kota Tanjungbalai Tanjungbalai
33 Kota Tebing Tinggi Tebing Tinggi

2. Data Geografis

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:
Pesisir Timur
Pegunungan Bukit Barisan
Pesisir Barat
Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini termasuk residentie Sumatra's Oostkust bersama provinsi Riau.

Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.
Batas wilayah
Utara Provinsi Aceh dan Selat Malaka
Selatan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia
Barat Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia
Timur Selat Malaka

Terdapat 419 pulau di propisi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatera (Malaka).

Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli.
Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibuasi, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautelo di pulau Sibuasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias.
Pulau-pulau lain di Sumatera Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.
Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha.
Namun angka ini sifatnya secara de jure saja. Sebab secara de facto, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembalakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.

3. Data Kependudukan.
Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km².

4. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi Pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah sayuran, jeruk dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Luas areal perkebunan adalah 1.634.772 ha atau 22,73% dari luas Sumatera Utara dengan produksi sebesar ± 3.738.516 ton untuk 23 komoditi diantaranya sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa.
Rata-rata pertambahan luas lahan perkebunan 0,72 % pertahun dan pertumbuhan produksi sebesar 2,74 % pertahun. Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai timur) sebesar 276.030 ton pertahun dan sudah dimanfaatkan sekitar 90,75 %, sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per Tahun dan baru dimanfaatkan 8,79 %. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah.
Sumatera Utara juga merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) mempunyai 399 objek wisata yang tersebar di seluruh daerah. Dari 120 objek wisata yang dipasarkan meliputi potensi alam, seperti Danau Toba, Wisata Bahari terutama di Nias, Agro Wisata, Seni dan Budaya etnis yang masing-masing mempunyai nilai sendiri-sendiri.
Komoditi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah dan sebagainya, juga berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan Kawasan Agromarinepolitan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Pulau terluar, dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km², panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), Jumlah Pulau sebanyak 419 buah (bernama 237 buah dan tidak bernama 182 buah) sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap kelautan dan perikanan, ditambah dengan menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia.
Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di kawasan Pantai Barat mencapai 1.076.960 ton/Tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti Tuna, Tongkol, Cakalang, Kerapu, Kakap, Kembung, Tenggiri, Teri dan Ikan Hias (tingkat pemanfaatan baru sekitar 8,79%).Potensi SDI di Kawasan Pantai Timur mencapai 276.030 ton/Tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti, Tuna,Tongkol, Cakalang, Kerapu, Kakap, Kembung, Tenggiri, Baronang, Teri dan Pari (tingkat pemanfaatan baru sekitar 90,75%). Potensi Kepariwisataan Bahari, banyak memiliki pantai yang indah seperti, Pantai Lagundri, Sorake, Pulau Pandan dan lain- lain yang amat diminati oleh wisata Mancanegara untuk berselancar, diving dan lain-lain.
Potensi Bahan Tambang dan Galian yang cukup besar seperti Energi Panas Bumi,Timah Putih, Pasir Kuarsa, Kaolin dan Bauksit. Disamping itu, letak geografis Sumatera utara merupakan Kawasan Jalur Perdagangan Internasional sebab dekat dengan Selat Malaka (Malaysia) dan Singapura.